[Download] SE BKN No 11 Tahun 2020 Tentang HUKUMAN DISIPLIN BAGI ASN YANG MUDIK PADA MASA KEDARURATAN COVID-19

Pada masa pandemi COVID-19 ini, anjuran untuk stay at home merupakan cara yang paling efektif untuk memutuskan rantai penyebaran virus. Selain itu Social Disntacing juga merupakan cara lanjutan jika memang harus terpaksa keluar rumah karea suatu kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan cuci tangan atau memakai hand sanitizer setelah kembali ke rumah. Ini semua demi melindungi orang-orang terkasih kita supaya tidak tertular. Karena kita tidak pernah tahu, kita membawa virus atau tidak setelah bepergian keluar atau kembali dari suatu kota.

Sebagai langkah antisipasi, larangan mudik juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara, pemerintah melalui BKN telah mengeluarkan surat edaran No 11 Tahun 2020 yang intinya melarang untuk bepergian atau pergi mudik ke kampung halaman. Surat dearan No 11 Tahun 2020 ini dikeluarkan tentu dengan pertimbangan yang matang  sehingga di dalamnya dipertegas dengan adanya penjatuhan sanksi jika melanggar aturan tersebut.

Sebagai ASN saya pikir kita sudah cukup pandai mencerna larangan mudik tersebut. Ini semua demi kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya keluarga para ASN juga. Sehingga kita tidak perlu memaksakan kembali ke kampung halaman atau mudik. Karena silaturahim pada saat ini bis dilakukan dengan videocall. 

Berikut ini isi dari surat edaran No 11 Tahun 2020. Silahkan untuk disimak.

Latar Belakang

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu memberikan pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaotu:

  • Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  • Untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

  • Pemantauan aktivitas Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  • Kategori pelanggaran dan jenis hukuman disiplin.

Dasar Hukum

  • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Isi Surat Edaran

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Aparatur Sipil Negara, telah diterbitkan beberapa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, antara lain Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pemantauan atau Pengawasan Aktivitas Aparatur Sipil
Negara

  • Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktivitas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing, khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  • Pejabat Pembina Kepegawaian agar terus mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik di lingkungan kerja, tempat tinggal, maupun masyarakat.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktivitas berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.
  • Mekanisme pemantauan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1) diatur sesuai kebutuhan oleh masing-masing instansi.

Kategori Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

1)   Pelanggaran disiplin berupa kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dikategorikan sebagai berikut:

 

 a)        Kategori I, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

b)        Kategori II, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

c)         Kategori III, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

2) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

3) Dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, selain harus memerhatikan waktu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1), juga harus mempertimbangkan dampak atau akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

4) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pengelolaan Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah

Pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke dalam aplikasi SAPK pada alamat web https://sapk.bkn.go.id

Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Jika Anda ingin mendownload SE No 11 Tahun 2020, silahkan klik link di bawah ini.

Demikian SE No 11 Tahun 2020 dari BKN terkait penjatuhan sanksi bagi ASN yang mudik atau bepergian ke luar daerah pada masa pandemi. Semoga bermanfaat.

yudhistira

I am a father, teacher at some school in West Borneo and want to be a good learner for my life.

View all posts by yudhistira →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *